Pemerintah India Juga Jadi Korban WikiLeaks

VIVAnews – Pemerintahan koalisi India yang rapuh mengalami krisis terbaru menyusul dibukanya kawat diplomatik Amerika di WikiLeaks yang mengungkapkan bahwa pemerintah India mencoba menyuap dan membeli suara anggota parlemen sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2008.  Rencana penyuapan itu dibocorkan kepada AS oleh anggota Partai Kongres –  partai berkuasa di India.
Seperti dikutip dari surat kabar Hindu, kawat diplomatik itu mengklaim bahwa beberapa pengurus Partai Kongres telah memberi tahu diplomat AS yang bertugas di Delhi bahwa pemerintah India menyediakan dana antara 500-600 juta rupee untuk menyuap anggota parlemen.  Langkah itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintah.Menanggapi bocoran kawat diplomatik itu, partai-partai oposisi di India menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Manmohan Singh.  Singh sendiri menjadi sasaran tembak pihak oposisi selama beberapa bulan terakhir, terkait sejumlah kasus korupsi.  Media-media di India terus mengikuti secara cermat investigasi skandal korupsi yang melibatkan Singh itu.Laporan WikiLeaks menyebutkan, seorang penasihat politisi senior Partai Kongres menunjukkan dua tempat penyimpanan uang yang berisi uang kas kepada diplomat AS, dan mengatakan empat legislator dari partai regional telah dibayar masing-masing 100 juta rupee untuk dukungan mereka kepada pemerintah.  “Uang bukan soal... yang penting adalah menjamin bahwa mereka yang telah mengambil uang ini, akan memberikan suara mereka untuk pemerintah,” demikian kata penasihat itu.Pengurus Partai Kongres yang lain juga dilaporkan menceritakan kepada diplomat AS bahwa dahulu seorang menteri “hanya dapat menawarkan sebuah pesawat kecil sebagai suap” tapi “kini ia dapat membeli suara dengan pesawat jet.”Editor Hindu, Narasimhan Ram, mengatakan bahwa surat kabar mereka memperoleh akses terhadap kawat diplomatik itu setelah melalui pembicaraan panjang dengan pihak WikiLeaks.  Ram menambahkan, harian Hindu akan mempublikasikan lebih banyak lagi kawat diplomatik terkait India dalam beberapa hari ke depan.Sementara itu, pemimpin Partai Bharatiya Janata, Sushma Swaraj, berpendapat bahwa pemerintahan Singh telah kehilangan legitimasinya.  “Ini adalah pukulan telah yang tidak dapat dipulihkan.  Pemerintah kehilangan semua tanggung jawab moral untuk memerintah,” kata Swaraj seperti dikutip Guardian.